STANDAR PROFESIONAL DAN LAPORAN AUDIT

Standar Profesional 
Standar dibuat untuk mengukur mutu pelaksanaan individu dan organisasi. Standar yang berhubungan dengan profesi akuntansi memperhatikan mereka sendiri dengan mutu profesional akuntan publik, dengan penilaian yang dilakukan oleh akuntan publik dalam pelaksanaan perikatan profesional mereka, dan dengan kendali mutu kantor akuntan publik.
Kualitas jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik diatur dan dikendalikan melalui berbagai standar yang diterbitkan oleh organisasi profesi tersebut. Organisasi Ikatan Akuntan Publik yang merupakan wadah untuk menampung para akuntan yang yang berpraktik dalam profesi akuntan publik adalah IAI  Kompartemen Akuntan Publik. Dalam Kompartemen ini dibentuk badan yang bertanggung jawab untuk menyusun berbagai standar yang digunakan oleh akuntan publik di dalam penyediaan berbagai jasa bagi masyarakat, termasuk yang paling populer adalah Standar Auditing. Badan penyusun standar (standard setting body) dari berbagai standar profesi akuntan publik adalah Dewan Standar Profesi Akuntan Publik.  

Standar Auditing
Standar merupakan ukuran dari tataran mutu aktivitas profesional yang dapat diterima. Standar auditing, yang merupakan standar otoritatif yang harus dipatuhi oleh akuntan publik terdaftar ketika melakukan perikatan audit di Indonesia, adalah instrumen profesi auditing untuk memastikan mutu pelaksanaan audit.
Standar auditing Seksi 150 (PSA No. 1) yang berlaku efektif 01 Agustus 2001 adalah sebagai berikut :
a.	Standar Umum, standar yang mengatur syarat – syarat diri auditor, terdiri dari :
1.	Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2.	Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3.	Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
b.	Standar Pekerjaan Lapangan, standar ini mengatur mutu pelaksanaan auditing.
1.	Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2.	Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3.	Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
c.	Standar Pelaporan, standar ini memberikan panduan bagi auditor dalam mengkomunikasikan hasil auditnya melalui laporan audit kepada pemakai informasi keuangan.
1.	Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2.	Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3.	Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4.	Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

-	Standar Umum.
1.	Keahlian dan Pelatihan Teknis
Auditor independen diharapkan mahir dalam bidang akuntansi dan auditing. Keahlian dan pelatihan teknis yang memadai sebagai seorang auditor akan meyakinkan klien bahwa auditor bersangkutan sanggup menunaikan jasa audit secara memadai yang dapat merepresentasikan dirinya. 
2.	Independensi sikap mental
Independensi merupakan faktor yang paling esensial dalam keberadaan profesi akuntan publik. 
Independensi berarti bahwa auditor harus tidak memihak dan tidak bias terhadap informasi keuangan yang diauditnya maupun terhadap penyusun dan pemakai laporan keuangan. 
Karena independensi merupakan sikap atau keadaan pikiran, maka independensi sulit diperlihatkan secara obyektif, auditor hanya dapat memperlihatkan independensinya dengan senantiasa bebas dari kewajiban atau kepentingan dalam informasi keuangan klien dan penyusun serta pemakai informasi keuangan. Oleh karena itu, auditor harus mempertahankan  independensi baik “independensi dalam kenyataan (independence in fact) maupun independensi dalam penampilan (independence in appearance)”.
a.	Independensi dalam kenyataan adalah  independensi yang ada dalam diri auditor yang berupa kejujuran dalam diri auditor untuk mempertimbangkan berbagai fakta yang ditemuinya dalam auditnya.
b.	Independensi dalam penampilan adalah independensi ditinjau dari sudut pandang orang lain yang mengetahui informasi yang bersangkutan dengan diri auditor. Contoh, seorang auditor yang mengaudit perusahaan yang dipimpin oleh ibunya, kemungkinan dapat mempertahankan independensi dalam kenyataan (independence in fact), karena ia benar – benar jujur dalam mengemukakan hasil auditnya. Namun, dipandang dari pihak pemakai laporan audit yang mengetahui fakta, bahwa auditor tersebut memiliki hubungan istimewa dengan pimpinan perusahaan yang diauditnya, sehingga independensi auditor tersebut pantas untuk diragukan.

3.	Kemahiran Profesional.
Pengerahan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama (due profesional care) menunjuk kepada pertimbangan profesional (profesional judgment) yang dilakukan oleh auditor selama pelaksanaan pemeriksaan. 
Dalam memenuhi standar umum yang ketiga, auditor yang berpengalaman harus menelaah secara kritis pekerjaan dan pertimbangan yang dilakukan oleh auditor yunior yang terlibat dalam audit. Kepatuhan terhadap standar ini akan menyingkirkan semua tindakan alpa ataupun kelalaian material oleh auditor.

-	Standar Pekerjaan Lapangan
1.	Perencanaan dan Supervisi.
Audit harus direncanakan dengan baik sehingga audit yang benar dapat diselenggarakan. Perencanaan bermakna memahami klien dan bidang usahanya serta menentukan prosedur audit mana yang akan digunakan, kapan prosedur itu akan dilaksanakan, dan siapa yang akan melakukannya.
2.	Pemahaman Peengendalian Intern.
Dalam standar ini mensyaratkan kepada seorang auditor agar mempertimbangkan pengendalian internal entitas sebagai landasan perencanaan audit. Pengendalian internal perlu dipahami karena pada akhirnya semua audit laporan keuangan merupakan audit atas dasar pengujian. Hal ini berarti bahwa auditor hanya memeriksa penarikan sampel dari transaksi – transaksi yang dirampungkan oleh klien selama periode yang diudit.
3.	Kecukupan Bahan Bukti Kompeten
Auditing merupakan proses investigatif yang mewajibkan pengumpulan bahan bukti. Penentuan kecukupan dan kompetensi bukti audit semata – mata kembali kepada pertimbangan profesional auditor. Dalam hal ini, bukti audit (audit evidence) lebih sukar diinterpretasikan ketimbang bukti hukum. Kecukupan (sufficiency) bukti berkaitan dengan kuantitas dan kualitas bukti audit yang diperoleh.  
Bukti audit dikatakan kompeten, bila memenuhi dua kriteria : 
a.	Sahih (Valid)
Validity bukti audit ditentukan oleh apakah :
1)	Bukti audit didapat dari sumber independen di luar perusahaan.
2)	Data akuntansi dan laporan keuangan disusun dalam kondisi pengendalian internal yang memuaskan.
3)	Bukti audit digali melalui pengetahuan pribadi langsung auditor.
b.	Relevan (relevant)
Relevansi bukti audit ditunjukkan oleh bahwa bukti harus berhubungan dengan tujuan audit dan asersi yang sedang diuji. Dengan demikian, apabila mencoba menghimpun bukti bahwa piutang usaha disajikan secara wajar, auditor mesti mengumpulkan bukti yang berlaku untuk (berhubungan dengan) piutang usaha; seperti konfirmasi dari pelanggan, pemeriksaan buku pembantu piutang usaha, dan pemeriksaan dokumen penjualan.

-	Standar Pelaporan
1.	Penyajian Laporan Keuangan Menurut Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Umum Di Indonesia
Standar ini mensyaratkan kepada auditor untuk mengeluarkan pendapat – bukan laporan fakta – mengenai apakah laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan PABU di Indonesia. PABU di Indonesia merupakan kriteria baku yang dipakai untuk mengevaluasi asersi laporan keuangan manajemen.
2.	Konsistensi Penerapan
Standar ini dirancang untuk meningkatkan komparabilitas laporan keuangan dari satu periode ke periode lainnya.
3.	Pengungkapan Informatif
Laporan keuangan dan penjelasan terkait harus menyertakan pengungkapan yang memadai terhadap semua aspek yang material. Pengungkapan harus memadai dalam hal format, penataan, dan isinya. 
Memutuskan apakah pengungkapannya informatif atau memadai haruslah didasarkan pada apakah informasi tambahan akan berdampak material terhadap pengambilan keputusan yang mengetahuinya. Apabila informasinya mempengaruhi pengambilan keputusan, maka informasi tadi harus disertakan dalam laporan keuangan; seandainya manajemen memilih untuk tidak mengungkapkan informasi tersebut, laporan auditor independen harus menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar. 
4.	Pernyataan Pendapat.

Laporan Audit
Laporan audit merupakan alat formal auditor untuk mengkomunikasikan suatu kesimpulan yang diperoleh mengenai laporan keuangan auditan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam pembuatan dan mengeluarkan laporan audit, Auditor harus mengacu pada Standar Auditing terumata pada standar pelaporan. 
Dalam laporan audit tersebut, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran dalam semua hal yang material posisi keuangan suatu satuan usaha, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum tentang laporan keuangan auditan. Pendapat auditor tersebut disajikan dalam suatu laporan tertulis yang umumnya berupa laporan audit baku. Isi laporan audit baku terikat pada format yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang terdiri dari dari tiga paragraf :
1.	Paragraf pengantar (introductory paragraph)
2.	Paragraf Lingkup (scope  paragraph)
3.	Paragraf Pendapat (opinion  paragraph).

Unsur pokok laporan audit bentuk baku :
1.	Judul laporan yang berbunyi “ Laporan Auditor Independen.”
Pencantuman kata “Independen“ dalam laporan tersebut adalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan posisi auditor sebagai pihak yang independen.

2.	Pihak kepada siapa laporan audit tersebut ditujukan
Laporan audit dapat dialamatkan kepada direksi perusahaan yang laporan keuangannya diaudit, dewaan komisaris, para pemegang saham, atau kepada pemberi tugas audit lainnya.
3.	Paragraf pengantar (introductory paragraph)
a.	Suatu pernyataan mengenai laporan keuangan apa saja yang telah diaudit.
b.	Suatu pernyataan auditor bahwa menajemen perusahaan bertanggung jawab atas kewajaran laporan keuangan, sedangkan auditor bertanggung jawab atas pendapat kewajaran yang dinyatakannya atas laporan keuangan tersebut berdasar atas auditnya.
4.	Paragraf Lingkup (scope  paragraph)
a.	Suatu pernyataan bahwa auditor melaksanakan audit berdasar standar auditing yang ditetapkan oleh IAI. Hal ini menjelaskan apa saja yang auditor lakukan dalam audit.
b.	Suatu pernyataan bahwa auditor diharuskan merencanakan dan melaksanakan auditnya agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Penggunaan kata “materal” digunakan untuk menegaskan bahwa auditor bertanggung jawab untuk mencari salah saji material, bukan kesalahan kecil yang tidak mempengaruhi keputusan para pemakai. Penggunaan kata “keyakinan memadai” digunakan untuk menegaskan bahwa audit tidak dapat diharapkan untuk menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan material.
c.	Suatu pernyataan bahwa audit yang telah dilaksanakan meliputi :
1)	Pemeriksanaan terhadap bukti – bukti yang mendukung jumlah – jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan berdasar pengujian ( sampling )
2)	Penilaian terhadap prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi – estimasi signifikan yang dibuat manajemen
3)	Penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
d.	Suatu Pernyataan auditor bahwa ia yakin bahwa audit yang dilaksanakan memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat
5.	Paragraf Pendapat (opinion  paragraph)
a.	Suatu pernyataan pendapat auditor bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam paragraf pengantar butir (a) menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan pada tanggal neraca, dan hasil usaha, serta arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
6.	Tanda tangan auditor, nama, dan nomor register negara auditor.
7.	Tanggal
Tanggal yang dicantumkan adalah tanggal diselesaikannya pekerjaan lapangan (field work)

Laporan audit bentuk baku diberikan apabila dipenuhi kondisi berikut :
1.	Semua laporan sudah dimasukkan dalam laporan keuangan
2.	Semua standar umum dan standar pekerjaan lapangan telah dilaksanakan, dan bukti yang cukup telah dihimpun.
3.	Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, termasuk pengungkapan yang memadai.
4.	tidak ada kondisi lain yang mengharuskan auditor untuk menambahkan paragraf  penjelas.
Berikut contoh laporan audit bentuk baku :
Judul Laporan 		: LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Alamat	: Kepada Para Pemegang Saham dan Dewan Komisaris PT ABC

Paragraf Pengantar	: Kami telah mengaudit neraca perusahaan PT ABC tanggal 31 Desember 20X2 serta laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuanganberdasarkan audit kami.

Paragraf Lingkup Audit	: Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakn audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti – bukti yang mendukung jumlah – jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat.

Paragraf Pendapat  	: Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan PT ABC tanggal 31 Desember 20X2, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

	: [Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan publik]
	: [Tanggal]

Jenis Pendapat (Opini) Auditor :
1.	Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)
2.	Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan tambahan bahasa penjelasan
3.	Pendapat Wajar dengan Pengecualian (qualified Opinion)
4.	Pendapat tidak wajar (adverse Opinion)
5.	Pernyataan tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion atau no opinion).

Pendapat Wajar Tanpa pengecualian
Pendapat wajar tanpa pengecualian dapat diberikan auditor apabila audit telah dilaksnakan atau diselesaikan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan. Pendapat ini dinyatakan dalam laporan audit bentuk baku.

Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan tambahan bahasa penjelasan
Pendapat ini diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, tetapi terdapat keadaan atau kondisi tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan. Kondisi atau keadaan yang memerlukan bahasa penjelasan tambahan antara lain :
a.	pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain.
Auditor harus menjelaskan hal ini dalam paragraf pengantar untuk menegaskan pemisahan tanggung jawab dalam pelaksanaan audit.
b.	adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang ditetapkan IAI. 
Penyimpangan tersebut adalah penyimpangan yang terpaksa dilakukan agar tidak menyesatkan pemakai laporan keuangan auditan. Auditor harus menjelaskan penyimpangan yang dilakukan berikut taksiran pengaruh maupun alasannya penyimpangan dilakukan dalam satu paragraf khusus.
c.	laporan keuangan dipengaruhi oleh ketidak pastian yang material.
d.	Auditor meragukan kemapuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.
e.	Auditor menemukan adanya suatu perubhan material dalam penggunaan prinsip dan metode akuntansi.

Pendapata Wajar Dengan Pengecualian
Pendapat ini diberikan oleh auditor, jika auditor menjumpai kondisi sebagai berikut :
a.	Adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan.
b.	Auditor tidak dapat melaksanakn prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi – kondisi yang berada di luar kekuasaan klien atau auditor.
c.	Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan PABU.
d.	Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.
Pendapat ini diberikan oleh auditor jika dalam auditnya auditor menemukan salah satu dari kondisi a sampai pada d seperti tersebut diatas. Pendapat ini hanya diberikan jika secara keseluruhan laporan keuangan yang disajikan oleh klien adalah wajar, tetapi ada beberapa unsur yang dikecualikan yang pengecualiannya tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
Auditor harus menjelaskan alasan pengecualian dalam satu paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat.

Pendapat Tidak Wajar 
Pendapat ini diberikan jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. Disamping itu pendapat ini diberikan jika auditor tidak dibatasi lingkup auditnya, sehingga ia dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya.

Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat
Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah :
a.	Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit.
b.	Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien.
Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak wajar adalah : pendapat tidak wajar ini diberikan dalam keadaan auditor mengetahui adanya ketidakwajaran laporan keuangan klien, sedangkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat karena ia tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan auditan atau karena auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

Contoh Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan tambahan bahasa penjelasan 

Judul Laporan 		: LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Alamat	: Kepada Para Pemegang Saham dan Dewan Komisaris PT ABC

Paragraf Pengantar	: Kami telah mengaudit neraca perusahaan PT ABC tanggal 31 Desember 20X2 serta laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuanganberdasarkan audit kami.

Paragraf Lingkup Audit	: Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakn audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti – bukti yang mendukung jumlah – jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat.

Paragraf Pendapat  	: Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan PT ABC tanggal 31 Desember 20X2, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Paragraf Penjelasan	: Seperti telah dijelaskan pada catatan X dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan mengubah metode perhitungan depresiasi dalam tahun 20x2

	: [Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan publik]

	: [Tanggal]